Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasar berjangka (futures current market) merupakan bagian dari pasar derivatif yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelola resiko. Di Indonesia pasar ini sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang berminat jadi promotor, kesan bahwa perdagangan berjangka sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi masalah persaingan dan perselisihan antara pemerintah dengan pialang tidak resmi.

Sebaliknya, jumlah saham dari suatu perusahaan terbatas sampai jumlah saham yang telah diterbitkan dan beredar dipasar modal Ketiga, Kontrak berjangka berakhir pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dan apabila seorang pembeli dan seorang penjual memutuskan untuk melikuidasi posisi masing-masing, kontrak tersebut dihentikan eksistensinya. Berlawanan dengan itu, saham tetap dapat diperdagangkan secara terus-menerus, kecuali perusahaan mengalami kebangkrutan, beli sahamnya sendiri kembali, atau adanya reverse inventory split. Keempat, margin adalah suatu kata yang mungkin membingungkan banyak investor pada saat ini sebab artinya beda sama sekali di pasar berjangka dengan di pasar modal. Jika Anda berinvestasi dalam saham, artinya margin adalah meminjam uang

potensial yang melakukan transaksi dengan bersaing secara bebas, maka harga komoditi di pasar berjangka akan terbentuk secara lebih efisien. Pasar berjangka juga memberi kesempatan bagi produsen, prosesor, dan pemakai komoditi untuk mengalihkan resiko harga yang melekat dalam proses produksi mereka kepada pihak yang bersedia menerimanya. Hal ini dapat mengurangi biaya dalam bisnis mereka yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi ekonomi. Karena sifatnya yang internasional, pasar berjangka merupakan pusat pengumpulan dan penyebarluasan informasi tentang pasar yang dapat membantu tercapainya efisiensi pasar secara umum.

Apa itu pengertian komoditas? Komoditas adalah hal yang tidak asing lagi di dunia ekonomi. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia ekonomi mungkin sudah akrab dengan istilah komoditas ini.

Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka (futures price). Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian (settlement rate). Suatu kontrak berjangka menimbulkan "kewajiban" kepada pemegang kontrak guna melaksanakan pembelian atau penjualan dimana berbeda dengan

Contoh dari pedagang komoditas dengan jenis ini adalah petani kedelai. Ia melakukan perlindungan nilai dari risiko kehilangan harga. Hal itu dilakukan jika harga kedelai akan turun sebelum masa panen tiba.

Menurutnya, Bappebti secara rutin melakukan tindakan pencegahan dengan memblokir area situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu sekaligus untuk memberikan literasi kepada masyarakat.

Bappebti, lanjutnya, secara rutin dan berkelanjutan klik disini melakukan  upaya   preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

Jadi dengan demikian, harga kontrak berjangka pada kenyataannya bermacam-macam tergantung lingkaran arbitrasi yang melingkupi harga teoritis. Oleh karena itu rumusan diatas umumnya digunakan untuk kontrak berjangka indeks saham, kontrak berjangka oobligasi, dan kontrak berjangka komoditi dengan penyerahan fisik saat panen (seperti

Bappebti secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan secara daring atau laporan dari masyarakat terhadap entitas ilegal yang melakukan penawaran kontrak berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Dengan begitu, pemblokiran domain situs web entitas di bidang PBK tak berizin Bappebti memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.